Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istrihat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya.

Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Untuk dapat membuat menjadikan sektor ini berhasil, maka diperlukan kepandaian dalam mengelola aset pariwisata yang ada, baik aset berbentuk kekayaan alam dan budaya. Keberhasilan kepariwisataan tidak hanya menjadikan target utama menarik wisatawan asing untuk datang, tetapi lebih untuk mengembangkan peluang usaha-usaha masyarakat didalamnya untuk berkembang dan maju, yang bergerak keluar menarik orang luar untuk datang. Usaha-usaha pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih kurang. Secara sederhana, partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai stakeholders, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya. Selama ini pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menggunakan pendekatan community based tourism, dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang  pembangunan pariwisata. Dengan demikian keterlibatan  pemerintah dan swasta  hanya sebatas memfasilitasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata untuk dapat lebih memahami  tentang fenomena alam dan budayanya, sekaligus menentukan kualitas produk wisata yang ada di desa wisatanya. Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang masak dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih besar daripada perusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata. Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya quick yielding.

Disamping itu kita mengetahui, bahwa bahan baku industri pariwisata tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku industri lain terbatas. Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Seperti terjadi pada sektor lain, kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata ada yang memberikan dampak langsung dan ada pula yang memberikan dampak tidak langsung. Selain dari hal diatas ada kemungkinan suatu kebijakan ekonomi pemerintah memberikan dampak langsung pada sektor lain tetapi dapat memberikan dampak tidak langsung bagi sektor pariwisata. Tujuan pokok dari kebijakan ekonomi pemerintah terhadap pariwisata adalah untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional. Tujuan kontribusi ini termasuk :

(a) Optimalisasi kontribusi dalam neraca pembayaran

(b) Menyiapkan perkembangan ekonomi regional dan neraca pembayaran regional.

(c) Menyiapkan tenaga kerja

(d) Peningkatan dan pendistribusian pendapatan.

(e) Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial

(f) Memaksimalkan peluang pendapatan fiscal

Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh , sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata. Pemerintah dalam pariwisata digambarkan sebagai berikut :

1. REGULASI

Lisensi, perencana, klasifikasi system, pengupahan

PENERIMAAN

Pajak, Retribusi

PENGELUARAN

Infrastruktur, Investasi, bantuan, pinjaman

REDISTRIBUSI

Pajak, kesejahteraan, pelatihan

EKONOMI

Pemasok Konsumen

2. Pajak dalam Pariwisata

Banyak pemerintah memanfaatkan pariwisata sebagai :

- Sumber pendapatan

- Sumber biaya bagi sektor lain.

Tetapi di beberapa negara pariwisata masih tidak menonjol aktivitas kegiatan sehingga peranan dalam perolehan pendapatan tidak terperhatikan. Sebaliknya dalam rangka otonomi daerah , pariwisata banyak diandalkan sebagai unsur utama dalam PAD. Pajak dalam pariwisata bisa dalam bentuk :

- Pajak atas produk pariwisata biasa dalam bentuk

- Pajak dibebankan kepada konsumen yang bertindak sebagai wisatawan

- Pajak dibebankan kepada pemakai jasa pariwisata.

Beberapa negara mengatur pajak atas lalu lintas perjalanan terutama untuk perjalanan keluar.

- Indonesia menerapkan pembayaran fiskal (hakekatnya sama dengan pajak/bagi warga negaranya yang bepergian keluar)

- Paraguay dann Venezuela memberlakukan pajak kedatangan (arrival tour) bagi semua wisatawan.

- Hampir semua negara memberlakukan pajak keberangkatan (departure tax) dalam bentuk airport tax / harbour tax.

3. Pengeluaran Pemerintah dalam Pariwisata

Dari satu sisi pemerintah memperoleh pendapatan dari pariwisata, tetapi disisi lain pemerintah banyak mengeluarkan untuk pariwisata. Tiga pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata adalah :

- Investasi dan pemeliharaan infrastruktur

- Fasilitas pengembangan pariwisata

- Pemasaran pariwisata

Investasi infrastruktur pada umumnya disiapkan pemerintah bagi kepentingan ekonomi seluruh sektor tidak hanya sektor pariwisata saja. Hanya bagian kecil dalam aktivitas pariwisata infrastrukturnya dibangun oleh sektor pariwisata. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pengembangan pariwisata, karena melihat akan tumbuhnya pendapatan dari kegiatan pariwisata yang terwujud dari adanya pengembangan tersebut. Untuk ini pemerintah akan memberi bantuan pengeluaran bagi pengembangan pariwisata tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam pengembangan pariwisata :

a. Pengeluaran langsung :

- Subsidi / bantuan

- Partisipasi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan

- Bunga Bank

- Bantuan bagi penelitian

- Bantuan bagi pendidikan dan pelatihan

b. Reduksi dari reabilitas

- Reduksi pajak

- Bebas – pajak bagi barang / jasa tertentu

c. Jaminan / Garansi

- Jaminan atas pinjaman komesrsial

- Jaminan ijin atas pekerja asing

Pengeluaran bagi pemasaran pariwisata yang dikerjakan pemerintah, antara lain untuk :

- Riset dan kegiatan pemasaran (NTO)

- Public Relation

- Iklan dan promosi lainnya

- Komunikasi dan distribusinya

- Pengembangan produk

4. Pengawasan Ekonomi Dalam Pariwisata

Pemerintah turut campur dalam sektor pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap konsumen dengan membuat peraturan (memperbaiki peraturan lama / melakukan deregulasi) menyangkut :

a. Peraturan perlindungan terhadap konsumen

b. Peraturan tentang keteraturan pemasaran

Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan atas :

- Pemasok barang / jasa

- Kuantitas barang / jas serta uang yang diperdagangkan

- Harga yang diciptakan

- Kondisi barang / jasa yang diperdagangkan

- Pembayaran (perlindungan atas pembayaran dimuka)

- Lisensi usaha berfungsi sebagai perlindungan konsumen

- Klasifikasi fasilitas akomodasi

- Pengaturan harga atas pasokan produk

Deregulasi dalam pariwisata (perjalanan) ini memberikan dampak yang bermanfaat bagi konsumen dalam hal :

- Penurunan tarif transportasi (udara) dengan penurunan biaya promosi, membuat konsumen lebih bergairah mengadakan perjalanan.

- Integrasi antar perusahaan perjalanan atau integrasi antar perusahaan perjalanan dengan perusahaan komponen paket wisata lainnya akan menimbulkan suatu produk yang bersaing dengan produk paket wisata biasa.

- Peraturan subsidi silang antar rute penerbangan dengan rute penerbangan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan keberlangsungan operasi penerbangan bagi kedua rute tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan wisata akan membawa tuntutan bagi partisipasi masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditumbuhkan pemahaman atau persepsi yang sama dari stakeholders terkait dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan wisata. Konsep Desa Wisata, meliputi: (a) berawal dari masyarakat, (b) memiliki muatan lokal, (c) memiliki komitmen bersama masyarakat, (d) memiliki kelembagaan, (e) adanya keterlibatan anggota masyarakat, (f) adanya pendampingan dan pembinaan, (g) adanya motivasi, (h) adanya kemitraan, (i) adanya forum Komunikasi, dan  (j) adanya studi orientasi. Mengacu pada konsep pengembangan desa wisata dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, maka pola pengembangan desa wisata diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

a).  Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat

Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya.

b).  Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas  lingkungan desa

Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati wisatawan.

c).  Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian

Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat.

d).  Memberdayakan masyarakat desa wisata

Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep Pariwisata Inti Rakyat mengandung arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari.

e).  Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa tersebut. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (home stay), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal, pertunjukan kesenian, dan lain-lain.

Di negara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu daerah destinasi pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk stakeholders dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termarjinalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata. Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di sekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya. Sejak beberapa tahun terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut dimanfaatkan oleh para pengelola wilayah yang dilindungi (protected area) dan pengusaha pariwisata untuk diikutsertakan dalam menjaga kelestarian alam dan biodiversitas yang ada di daerahnya. Masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Lebih jauh, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko cindramata (souvenir), warung makan dan lain-lain agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejastraan dan taraf hidupnya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan ini tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan cara:

a. menyewakan tanahnya kepada operator pariwisata untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik pariwisata serta turut serta memantau dampak-dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata tersebut;

b. bekerja sebagai karyawan tetap atau paruh waktu di perusahaan operator pariwisata tersebut;
c. menyediakan pelayanan jasa kepada operator pariwisata seperti; pelayanan makanan, transportasi, akomodasi dan panduan berwisata (guiding);

d. membentuk usaha patungan (joint venture) dengan pihak swasta, yang mana masyarakat lokal menyediakan lokasi dan pelayanan jasanya sedangkan pihak swasta menangani masalah pemasaran produk dan manajemen perusahaan;

e. mengembangakan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan pengembangan pariwisata berbasiskan kemasyarakatan (community-based tourism).

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang terkait langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai komponen penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada level birokrasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah seharusnya menindaklanjuti dengan adanya kejelasan regulasi terkait dengan pengembangan desa wisata dan usulan penetapan forum komunikasi desa wisata sebagai wadah koordinasi dan menjembatani hubungan antara masyarakat, lembaga desa wisata, perguruan tinggi, dan dunia usaha/swasta. Instansi terkait khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu lebih mengintensifkan pembinaan secara berkala setiap bulan sekali dan memfasilitasi pertemuan bagi forum komunikasi desa wisata agar benar-benar dapat memberikan manfaat dalam rangka koordinasi bersama dan ajang berbagi pengalaman dari masing-masing desa wisatanya. Pada level Dunia Usaha/Swasta, keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam kegiatan yang bersifat teknis, seperti menjadi instruktur atau pemandu kegiatan outbound perlu mendapat perhatian yang serius. Investor sebaiknya tidak hanya bergerak sebatas menanamkan modal dalam pengembangan infrastruktur pariwisata tapi perlu bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka penguatan modal usaha mereka guna mendukung kegiatan investasi pariwisata. Pada level masyarakat, partisipasi aktif merupakan elemen penting dalam perumusan rencana pembangunan agar mampu meningkatkan rasa percaya diri dan  menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pengembangan desa wisata sebagai produk wisata baru sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana wisata. Hal ini disebabkan ketiga aspek pengembangan desa wisata tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas produk wisata. Penentuan strategi dalam pengembangan desa wisata sangatlah penting dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model pengembangan desa wisata sebagai rekomendasi tindak lanjut dari perencanaan wilayah pengembangan desa wisata. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu tahapan-tahapan model pengembangan desa wisata  yang diharapkan dapat diterapkan di daerah penyangga kawasan konservasi, antara lain:

1.       Dari sisi pengembangan kelembagaan desa wisata, perlunya perencanaan awal yang tepat dalam menentukan usulan program atau kegiatan khususnya pada kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelaksanaan program pelatihan pengembangan desa wisata, seperti: pelatihan bagi kelompok sadar wisata, pelatihan tata boga dan tata homestay, pembuatan cinderamata, pelatihan guide/pemandu wisata termasuk didalamnya keterampilan menjadi instruktur outbound.

2.       Dari sisi pengembangan objek dan daya tarik wisata, perlunya perencanaan awal dari masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta perlunya sosialisasi dari instansi terkait dalam rangka menggalakkan sapta pesona dan paket desa wisata terpadu.

3.       Dari sisi pengembangan sarana prasarana wisata, perencanaan awal dari pemerintah perlu diarahkan ke pengembangan sarana prasarana wisata yang baru seperti: alat-alat outbound, pembangunan gapura, gedung khusus pengelola desa wisata, cinderamata khas setempat, dan rumah makan bernuansa alami pedesaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah dan pengusaha/pihak swasta.

Mengenai pengembangan atau menumbuhkan kesadaran pariwisata di kalangan masyarakat ini bukanlah hal yang mudah. Walaupun secara sosiologis keberadaan masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata, baik dengan kekayaan adat istiadatnya, kreasi seni dalam berbagai segi kehidupannya juga khazanah lingkungan dan sejarahnya yang relative cukup kaya dan menjadi kebanggaan dunia.
Ketidak mudahan menumbuh-kembangkan kreasi itu diantaranya terletak pada :

Pertama, masih ada stigma pandangan bahwa pariwisata dapat mempengaruhi kehidupan yang kurang baik atau akan berpengaruh buruk pada proses pembentukkan moral masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa melalui pariwisata terjadi proses akulturasi budaya yang sesungguhnya juga di balik itu semua banyak memberikan nilai tambah.

Kedua, masih adanya sikap yang berlebihan terhadap turis terutama wisman (wisatawan manca negara), baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kesehatan. Sehingga kewaspadaan yang berlebihan dapat saja berakibat kurang kondusifnya bagi para turis tatkala mereka mengunjungi suatu obyek wisata.

Ketiga, belum tumbuhnya sikap masyarakat untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada para turis minimal dengan mengucapkan selamat dan memberi senyuman sehingga masih terjadi insiden-insiden ketidak amanan di berbagai daerah yang menjadi obyek wisata.
Keempat, belum terbentuknya sikap dan cara pandang bahwa pariwisata, seperti banyak terbukti di berbagai Negara, menjanjikan pula bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Keempat hal tersebut sesungguhnya dapat terkurangi, bila tidak hilang sama sekali, dengan adanya proses sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, misalnya dengan ditunjukkannya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk secara sungguh-sungguh membangun pariwisata maka dengan sendirinya akan secara spontanitas muncul pula partisipasi masyarakat. Dari sini dengan sendirinya akan lahir dan berkembang kreasi kepariwisataan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, yang sekaligus juga sebagai bentuk komitmennya. Apalagi jika kemudian pada masyarakat tersebut telah terbangun suatu pandangan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat mendatangkan devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat. Sehingga pariwisata dapat dilihat sebagai sektor yang sanggup mewujudkan kesejahtaraan masyarakat.

Untuk melangkah kearah itu masyarakat dapat memulainya dari rumah dan halamannya. Bagaimana rumah itu ditata secara rapi baik mulai dari ruang tamu maupun semua bagiannya siap menyambut dan menerima tamu yang datang agar merasa enak dan betah. Begitu pula halaman rumahnya dibikin demikian asri sehingga enak dipandang. Ilustrasi rumah dan halaman ini adalah negeri kita tercinta, masyarakat bangsa adalah tuan rumahnya. Memang ada beberapa daerah yang sudah siap untuk melakukan hal ini, tapi sebagian besar masyarakat harus terus dibina dan dikembangkan. Tentu agar tamu itu (baca wisman atau wisnus) dapat tinggal lebih lama dan betah maka perlu disuguhi aneka makanan yang enak dan khas, begitu pula agar menyenangkan kiranya perlu ditampilkan hiburan yang unik tetapi menyenangkan, begitu pula agar tinggal lebih lama perlu melihat berbagai koleksi khazanah yang ada. Hal-hal tersebut itu tentu saja yang dalam batas tertentu mungkin berbeda dengan di negerinya para wisatawan itu sendiri. Untuk itu semua jelas ditentukan oleh adanya daya cipta dan kreasi masyarakat yang bukan hanya dapat memelihara yang ada, tetapi juga dapat menciptakan berbagai kreasi baru sehingga berbagai jenis wisata mulai dari wisata budaya, belanja, alam, olah raga, riset dan lain sebagainya, dapat berkembang secara variatif dan terus berkelanjutan. Kesemuanya ini terletak dari bagaimana peran masyarakat dalam memajukan pariwisata. Sebab jika masyarakatnya pasif apalagi tidak punya kreatifitas maka kegiatan pariwisata akan sunyi senyap. Itu sebabnya peran masyarakat dalam memajukan pariwisata nasional bukan hanya penting tetapi juga strategis.

Sesungguhnya jika memahami persoalan yang ada banyak hal yang bisa kita lakukan demi memajukan industri pariwisata Sumbar. Hal yang mendasar sekali adalah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Dengan membentuk Community Based Tourism Development (CBT) akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat. Selain itu CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari peningkatan kegiatan pariwisata.

Selama ini pemerintah hanya melibatkan pelaku besar (hotel berbintang, Tour & Travel, Restoran besar) dalam merangsang pertumbuhan pariwisata. Tentu saja keuntungan/manfaat dunia wisata Sumbar saat ini hanyalah dinikmati oleh segelintir orang itu saja. Padahal esensi industri pariwisata itu sendiri adalah demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana agar semua elemen masyarakat mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil semua bergerak menjadi bagian dalam suatu system dan menuai pendapatan/kesejahteraan dari apa yang dinamakan industri pariwisata tersebut.

Yang perlu diperhatikan juga, saat ini telah terjadi perubahan consumers-behaviour pattern atau pola konsumsi wisatawan dunia . Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand, saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau kreasi budaya ( culture ) dan peninggalan sejarah ( heritage ) serta nature atau eko-wisata dari suatu daerah atau negara. Sesungguhnya culture dan heritage ini adalah nyawanya atau “roh” dari kegiatan pariwisata Indonesia dan Sumbar khususnya. Tanpa adanya budaya maka pariwisata akan terasa hambar dan kering, dan tidak akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Sepertinya kembali merumuskan daya tarik wisata Sumbar adalah sesuatu yang musti dilakukan secepatnya.

Kelurahan Pondok Cabe Udik merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Kelurahan pondok Cabe Udik memiliki keunikan sebagai desa sub urban yang masih memiliki daya tarik wisata alam dengan suasana pedesaannya, kebudayaan masyarakatnya, dan beberapa fasilitas sekolah dan perguruan tinggi. Dengan adanya potensi pariwisata tersebut, maka perlu dilakukan investigasi untuk mengeksplorasi, merencanakan, dan mengembangkan potensi wisata di kelurahan Pondok Cabe Udik dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan citra sebagai bagian dari Kota Tangerang Selatan. Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dan satu langkah awal dalam menerapkan hal itu adalah dengan cara riset dan perencanaan. Marjuka (2008) memaparkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang menetapkan visi strategis dari sebuah wilayah yang mencerminkan tujuan dan aspirasi masyarakat setempatdan pencapaian misi tersebut melalui pengelolaan lahan serta model pengembangan yang sesuai. Dalam proses perencanaan pengembangan pariwisata, perguruan tinggi, LSM dan pemerintah berperan sebagai dinamisator, fasilitator, dan motivator.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam perencanaan pariwisata adalah:

1. Eksplorasi Lingkungan sumber daya pariwisata dan penentuan tujuan pengembangan pariwisata
2. Analisis sumber daya pariwisata
3. Perencanaan Produk Pariwisata (aktifitas, sarana dan prasarana, pengelolaan lingkungan, pembinaan masyarakat, promosi dan kerjasama)
4. Implementasi Rencana detail produk wisata
5. Monitoring dan Evaluasi

Dredge (2007) menyebutkan bahwa pemerintah lokal memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan perencanaan. Dredge juga menyebutkan perlunya memperhatikan para stakholder multi sektor yang terlibat didalamnya serta keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata.

Berdasarkan analisis umum mengenai kondisi Kelurahan Pondok Cabe Udik dan peran pariwisata dalam generator perekonomian, maka yang menjadi permasalahan dan pertanyaan untuk dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja potensi-potensi daya tarik wisata utama yang mampu dikembangkan dari wilayah Kelurahan Pondok Cabe Udik?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perencanaan dan pengembangan pariwisata?
3. Apa model perencanaan dan pengembangan kepariwisataan yang ideal bagi kelurahan Pondok Cabe Udik?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, diharapkan dapat dihasilkan suatu rumusan yang dapat menjadi masukan dalam menentukan langkah pengembangan pariwisata kelurahan Pondok Cabe Udik selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan action research dimana semua pihak saling terlibat dari awal hingga akhir dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata (Theerapuncharoen: 2008).  Action Research dalam penelitian ini meliputi tiga subyek penelitian, yaitu: masyarakat, peneliti, dan pemerintah daerah. Dimana tahap yang dilakukan mencakup:

1. Kolaborasi, bekerjasama, dan mengkritisi
2. Informasi, analisis, dan membuat prioritas
3. Pemahamn, dan menadapatkan pengetahuan
4. Aksi: perencanaan, implementasi, pengembangan dan manfaat

Proses penelitian ini menggunakan pola induktif analisis, yaitu dimulai dari deskripsi, analisis, dan penjelasan. Adapun variable Penelitian ini didefinisikan dengan menggunakan analisis SWOT yang mencakup:

1. Atraksi wisata
2. Amenities – akomodasi, usaha makan dan minum, pertunjukan, retail dan servis lain.
3. Aksesibilitas – transportasi dan terminal
4. Organisasi pendukung, seperti organisasi daerah dan pemerintah

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk kuesioner, dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama membahas karakter sosio-demografis dari responden, sedangkan bagian kedua membahas tentang persepsi masyarakat terhadap perencanaan parwisata, dan bagian ketiga pertanyaan terbuka membahas mengenai permasalahan pembangunan dan pengembangan daerah. Untuk bagian pertama menggunakan skala nominal, sedangkan untuk bagian kedua menggunakan skala likert. Wawancara dan diskusi juga dilakukan dengan pemimpin masyarakat dan pemerintah setempat.

Data yang didapatkan dari kesuluruhan proses penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dari proses perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data demografi dan Administratif

Kelurahan Pondok Cabe Udik merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan yang memiliki 8 kelurahan secara keseluruhan. Kelurahan Pondok Cabe  Udik sendiri memiliki 14 Rukun Warga dengan 64 Rukun Tetangga. Kelurahan Pondok Cabe Udik yang memiliki luas sebesar 5.142 Km2 memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih kecil dibanding dengan kelurahan lainnya. Dengan luas tersebut kepadatan penduduk di kelurahan Pondok Cabe Udik dengan jumlah penduduk sebanyak 20.202 jiwa adalah sekitar 3,93 per Km2. Dalam penggunaan wilayah, mayoritas lahan yang digunakan masyarakat di wilayah kelurahan Pondok Cabe Udik digunakan sebagai pemukiman dan prasarana umum. Hal ini dikarenakan Pondok Cabe Udik memiliki lokasi yang berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta, menjadikan tempat yang menjadi pilihan masyarakat untuk tinggal didaerah tersebut.

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit.Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya,dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit.Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya,dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni,serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa.Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia.Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut.Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Hingga 2010, terdapat 7 lokasi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia.Sementara itu, empat wakil lain juga ditetapkan UNESCO dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia yaitu wayang, keris, batik dan angklung.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebelas provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat.Sekitar 59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis.Singapura dan Malaysia adalah dua negara dengan catatan jumlah wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah ASEAN. Sementara dari kawasan Asia (tidak termasuk ASEAN) wisatawan Jepang berada di urutan pertama disusul RRC, Korea Selatan, Taiwan dan India.Jumlah pendatang terbanyak dari kawasan Eropa berasal dari negara Britania Raya disusul oleh Perancis, Belanda dan Jerman. Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional, urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni,serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia.Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut. Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Hingga 2010, terdapat 7 lokasi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia. Sementara itu, empat wakil lain juga ditetapkan UNESCO dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia yaitu wayang, keris, batik dan angklung.

Jessica Limandau Alikin

3203011056